JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan publik yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Hal itu ditegaskan oleh Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PU, Lisniari Munthe, saat membuka Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 di Aula Lantai 17 Gedung Kementerian PU, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Lisniari menyampaikan bahwa paradigma pelayanan publik kini telah bergeser. Jika sebelumnya berfokus pada prosedur administratif, kini layanan pemerintah harus berpusat pada manusia dan kebutuhan mereka.
“Layanan publik yang berorientasi pada manusia harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Lisniari, Kementerian PU menyediakan berbagai layanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, mulai dari pembangunan bendungan, irigasi, sekolah, hingga jembatan gantung. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dinilai sangat penting untuk terus memperbaiki mutu pelayanan publik.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri PU Dody Hanggodo, Lisniari menekankan tiga strategi utama pelayanan publik nasional: inovasi berbasis pengguna, percepatan digitalisasi layanan, serta penguatan integrasi daring dan luring yang konsisten dan ramah pengguna.
Layanan Publik
Ia menjelaskan, saat ini Kementerian PU telah mengoperasikan layanan publik terpadu yang dapat diakses langsung di lantai utama gedung kementerian maupun secara daring melalui Contact Center 158 dan WhatsApp 158.
Layanan ini terbukti membantu masyarakat, salah satunya ketika terjadi musibah di Pesantren Al-Khoziny, di mana kanal digital tersebut menjadi sarana komunikasi efektif antara masyarakat dan pihak Kementerian.
“Selama tahun 2025, kami telah melayani lebih dari 21.000 permohonan, yang terdiri dari 3.472 layanan luring, 7.878 melalui contact center, dan 9.741 lewat WhatsApp,” ungkapnya.
Lisniari juga menjelaskan berbagai jenis layanan publik yang tersedia di Kementerian PU, antara lain perizinan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air, sertifikasi badan usaha dan keahlian jasa konstruksi, hingga konsultasi penyelenggaraan bangunan gedung.
Baca Juga: Kementerian PU Gratiskan Sertifikasi Tenaga Konstruksi untuk Santri Seluruh Indonesia
Selain itu, kementerian juga menyediakan layanan informasi publik, pengaduan masyarakat, serta konsultasi teknis terkait pembangunan infrastruktur pendidikan dan keagamaan.
Melalui forum ini, Lisniari berharap partisipasi masyarakat dapat memperkuat kualitas kebijakan dan operasional pelayanan publik Kementerian PU. Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah dan pengguna layanan akan menciptakan sistem pelayanan yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan zaman.
“Kami ingin forum ini menjadi wadah untuk bertukar pendapat, berbagi ilmu, dan memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan layanan publik Kementerian PU,” tutur Lisniari. (GIT)
