JAKARTA, LINTAS – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan komitmennya dalam menuntaskan persoalan kendaraan over dimension dan over loading (ODOL) sebagai bagian dari agenda nasional menuju Indonesia Zero ODOL 2027. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah normalisasi sekitar 300 kendaraan angkutan barang lebih dimensi di Provinsi Jawa Timur.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, normalisasi angkutan barang merupakan wujud penguatan sistem transportasi yang berkeselamatan, tertib, dan berkelanjutan.
“Normalisasi angkutan barang merupakan langkah nyata dalam mewujudkan angkutan barang yang berkeselamatan, tertib, dan berkelanjutan. Ini menjadi bagian dari agenda nasional menuju Indonesia Zero ODOL 2027,” ujar Menhub Dudy dalam kegiatan Normalisasi Kendaraan Lebih Dimensi Tahun 2025 di Surabaya, Selasa (16/12/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Kemenhub melakukan normalisasi secara simbolis terhadap 26 kendaraan yang merupakan perwakilan dari Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT). Normalisasi kendaraan lebih dimensi merupakan proses pengembalian dimensi fisik dan/atau kapasitas muatan kendaraan angkutan barang agar sesuai dengan standar produksi pabrik serta regulasi yang berlaku.
Selanjutnya, seluruh kendaraan angkutan barang di wilayah Jawa Timur akan didorong untuk memenuhi ketentuan dimensi dan muatan yang telah distandardisasi. Program ini juga dibarengi dengan sosialisasi serta penegasan kebijakan terkait ODOL kepada para pelaku usaha dan pengemudi angkutan barang.
Keselamatan Publik
Dudy menegaskan, permasalahan ODOL tidak semata-mata persoalan teknis kendaraan. Menurutnya, ODOL merupakan isu serius yang berkaitan langsung dengan keselamatan publik, efisiensi logistik, ketahanan infrastruktur, serta daya saing nasional.
“ODOL bukan hanya soal kendaraan, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat luas dan keberlanjutan infrastruktur. Karena itu, Kemenhub terus mempercepat kebijakan penanganan ODOL melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.
Sebagai bentuk penguatan kolaborasi lintas sektor, Kemenhub memberikan piagam penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur, Korlantas Polri, PT Jasa Raharja, PT Jasa Marga, serta GSJT atas dukungan strategis dalam menyukseskan kebijakan nasional menuju Zero ODOL 2027.
“Keberhasilan kebijakan ODOL tidak mungkin dicapai oleh satu institusi saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, BUMN, asosiasi transportasi, karoseri, hingga pelaku usaha angkutan barang,” tegas Menhub.
Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai berdampak nyata terhadap pengawasan di lapangan sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha angkutan barang.
Kemenhub juga mengapresiasi PT Jasa Raharja atas kontribusinya dalam percepatan penanganan ODOL, termasuk fasilitasi normalisasi 100 kendaraan sebagai upaya pencegahan kecelakaan sejak hulu.
Memperbaiki Regulasi
Penghargaan juga diberikan kepada PT Jasa Marga atas dukungan harmonisasi regulasi dan normalisasi kendaraan angkutan barang, serta kepada PT 3M Indonesia atas kontribusi pemasangan stiker pemantul cahaya guna meningkatkan visibilitas dan keselamatan kendaraan di jalan.
“Kementerian Perhubungan akan terus memperbaiki regulasi, memperkuat pengawasan, serta menyediakan sarana pendukung agar transisi menuju angkutan barang yang berkeselamatan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” pungkas Menhub Dudy.
Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, Direktur Utama PT Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, serta Plt Direktur Utama PT Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana.
Baca Juga: KRL Baru Produksi INKA Resmi Beroperasi di Lintas Bogor
