Manokwari, Lintas – Pembangunan ruas Jalan Trans-Papua Barat di sejumlah daerah selama beberapa tahun terakhir ikut memicu tumbuhnya kawasan permukiman baru di sepanjang ruas jalan tersebut karena adanya akses transportasi maupun kegiatan ekonomi.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Papua Barat (Satker PJN IV Pabar) Ledryk Amto Latuputty, ST, mengakui sejak dibukanya Jalan Trans-Papua memberikan dampak besar kepada masyarakat.
“Dampak paling besar itu dirasakan di Kampung Muri yang mayoritas orang asli Papua, kemudian di daerah Simpang Goro dan Windesi banyak warga yang kini membangun rumah di dekat ruas Jalan Trans-Papua Barat karena lebih mudah untuk mengakses transportasi, kemudian waktu tempuh yang lebih cepat, sehingga hasil pertanian maupun perkebunan dapat langsung dibawa ke ibu kota kabupaten maupun provinsi Papua Barat,” ujarnya.
Sama seperti di daerah lain di ruas Jalan Trans-Papua, wilayah Teluk Bintuni hingga Teluk Wondama ada banyak kawasan pemukiman baru yang mulai tumbuh.
“Ini memang yang diharapkan bahwa dengan dibangun akses jalan di situ maka akan tumbuh kawasan-kawasan permukiman yang menjadi kawasan ekonomi baru,” kata Ledryk.
Kawasan permukiman baru pada jalur Trans Papua di Simpang Goro dan Windesi
Namun, meski sudah terkoneksi, masih terdapat beberapa segmen jalan yang belum teraspal dan agak sulit dilalui pada saat musim hujan sehingga menjadi prioritas usulan penuntasannya.
Program TA 2022
Satker PJN IV Pabar telah menangani pengaspalan di tiga segmen ruas Jalan Trans-Papua pada tahun anggaran (TA) 2022, yaitu segmen Mameh-Windesi- Wasior sepanjang 36 km, segmen Mameh-Windesi-Werabur sepanjang 32 km, dan segmen Simpang Goro (Kabupaten Teluk Wondama) hingga perbatasan Kabupaten Nabire, Papua, sepanjang 46 km.
Ia menambahkan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2022 masih menitikberatkan pada penuntasan ruas Jalan Trans-Papua dengan target terbangunnya 16 jembatan sepanjang total 325 meter, serta capaian panjang jalan teraspal 42,68 km pada akhir tahun 2022.
“Seluruh ruas strategis Jalan Trans- Papua dan Papua Barat sudah harus tuntas seluruhnya pada Maret 2024. Oleh karenanya, banyak program pembangunan jalan yang disusun dengan skema multiyears (tahun jamak) untuk bisa menyelesaikan semua itu sampai di 2024,” jelas Ledryk.
Adapun ruas strategis lainnya, yaitu akses konektivitas dari Windesi menuju Werwosiboro Kaimana, rencananya baru akan dilakukan pengaspalan pada tahap berikutnya.
“Itu adalah segmen prioritas berikutnya untuk akses dari Ibu Kota Provinsi Pabar di Manokwari menuju Kabupaten Kaimana dan Fakfak. Saat ini, masih ada perusahaan HPH yang beroperasi di kawasan itu sehingga kami tetap melakukan pemeliharaan. Namun, ruas tersebut sudah tembus dan fungsional meski kondisinya masih sebatas jalan padat,” lanjutnya.
Terkait kendala ataupun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, antara lain adanya tuntutan pembayaran hak ulayat masyarakat adat di setiap pelaksanaan pekerjaan sehingga sering menjadi penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
Kemudian, kondisi geografis dan intensitas curah hujan yang cukup tinggi juga menjadi salah satu kendala.
Permasalahan lainnya adalah kelangkaan material yang digunakan untuk pelaksanaan konstruksi di beberapa segmen ruas, sehingga harus didatangkan dengan transportasi laut.
Kepala Satker PJN IV Pabar Ledryk Amto Latuputty, ST.
“Sebagian besar material untuk pembangunan ruas strategis dan ruas Jalan Trans-Papua, khususnya di wilayah Kabupaten Teluk Wondama dan Bintuni, didatangkan dari Nabire mengingat waktu tempuh yang lebih singkat dan dekat daripada dari Manokwari. Makanya, pengiriman logistik seperti bahan bakar, semen, besi, dan lain-lain melalui Nabire,” tuturnya.
Ke depan, Ledryk pun berharap agar pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Pabar tetap berkelanjutan, sehingga daerah-daerah yang terisolir dapat terhubung.
“Dan juga diharapkan pemberdayaan kepada masyarakat lokal melalui program padat karya dapat tetap dilaksanakan sehingga masyarakat tetap terlibat didalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya serta dapat menambahan kebutuhan ekonomi,” tutup Ledryk.
Pelaksana lapangan pada Satker PJN IV Pabar terdiri dari tiga pejabat pembuat komitmen (PPK), yaitu PPK 4.1 Zaki Akram, ST; PPK 4.2 Hendro Frendly Singal, ST; dan PPK 4.3 Irsyad Rahman,ST, MT. (RA)
Baca juga:
Gunung Petik Bintang, Jalan Tertinggi Papua Barat
Membangun Jalan Trans-Papua Barat Tidak Semudah Membalik Telapak Tangan
