Jakarta – Kawasan kumuh nelayan yang terletak di bantaran sungai Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan telah selesai ditata. Adapun penataan kawasan Kelayan Barat dilakukan agar menciptakan lingkungan yang lebih baik, dan menjadi destinasi wisata Kota Banjarmasin.
“Kami Kementerian PUPR membantu wali kota untuk menata kawasan, ini kolaborasi yang sangat bagus sekali,” tutur Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya dikutip Rabu (17/8/2022).
Ia menyampaikan proses pengerjaan berlangsung 20 April 2020 dan selesai 10 Desember 2021. Kementerian PUPR membantu pembiayaan untuk menata kawasan kumuh seluas 15,26 hektar.
“Dengan anggaran APBN sebesar Rp 44 miliar,” katanya.
Proyek itu dikerjakan oleh PT Media Cipta Perkasa dengan penanggungjawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, Direktorat Cipta Karya dan Kementerian PUPR.
Pekerjaan meliputi penataan ruang terbuka hijau (RTH), pembangunan jalan lingkungan, pile slab siring, perbaikan drainase, pekerjaan drop off area, plaza, amphitheater.
Kemudian lapangan futsal mini, gerbang kawasan, area parkir, toilet dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Kawasan Kelayan Barat ditetapkan sebagai salah satu kawasan kumuh sesuai SK Wali Kota Banjarmasin.
Masalah utama lingkungan itu adalah keteraturan bangunan yang buruk di bantaran sungai, dan tidak optimalnya aksesibilitas serta sistem sanitasi.
Kolaborasi Kementerian PUPR dan pemerintah setempat bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh serta memunculkan peluang ekonomi dari sektor pariwisata.
Pada Kelayan Barat pemerintah turut memberikan bantuan rumah swadaya untuk mengurangi rumah tidak layak huni (RTLH).
Kepala BPPW Kalsel Teuku Davis Hamid mengungkapkan proses penataan itu pun meliputi pembebasan lahan. Maka untuk mengakomodir warga yang tergusur pihaknya membangun rumah susun.
“Rusun Teluk Kelayan setinggi 4 lantai, tipe 36 dengan jumlah 58 unit, di mana penghuninya berasal dari warga terdampak pembebasan lahan Kelayan,” imbuhnya.
Diketahui, penataan kawasan kumuh dilakukan dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Selain bertujuan menciptakan lingkungan yang kian nyaman untuk masyarakat, pemerintah ingin mendorong munculnya potensi ekonomi baru dari kawasan-kawasan tersebut melalui sektor pariwisata.
Harapannya, selain kualitas hidup meningkat, tingkat ekonomi masyarakat pun bertambah. (*)
Baca juga: Penataan Kawasan Kumuh Makassar Timur Kota Ternate Ditargetkan Rampung Oktober 2022
