JAKARTA, LINTAS – Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai Rabu (22/10/2025). Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas terkait revitalisasi sektor pupuk nasional.
“Hari ini, atas arahan langsung Bapak Presiden, harga pupuk resmi turun 20 persen dan berlaku mulai hari ini,” kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Menurut Amran, penurunan harga ini merupakan bagian dari revitalisasi besar-besaran sektor pupuk nasional, yang disebutnya sebagai “tombak sejarah baru pertanian Indonesia.” Kebijakan ini tidak menambah beban APBN, melainkan hasil dari efisiensi anggaran dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk di seluruh Indonesia.
Harga Baru Pupuk
Amran memaparkan, harga pupuk Urea turun dari Rp 2.250 per kilogram menjadi Rp 1.800 per kilogram, atau dari Rp 112.500 per sak menjadi Rp 90.000 per sak. Sementara itu, harga pupuk NPK turun dari Rp 2.300 per kilogram menjadi Rp 1.840 per kilogram, atau dari Rp 115.000 per sak menjadi Rp 92.000 per sak.
“Ini kabar gembira bagi 160 juta keluarga petani di seluruh Indonesia. Tahun-tahun sebelumnya harga pupuk cenderung naik, kali ini justru turun,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang berusaha menaikkan harga di atas ketetapan resmi.
“Bila ada kios atau distributor yang menaikkan harga, pada hari itu juga izinnya akan kami cabut,” tegas Amran.
Revitalisasi Sektor Pupuk Nasional
Dalam kesempatan itu, Amran juga menyoroti langkah Presiden Prabowo dalam mereformasi tata kelola pupuk di Indonesia. Ia menyebut, peredaran pupuk kini diatur dengan ketat melalui regulasi baru yang melibatkan 12 menteri, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota.
“Tanpa tandatangan mereka, pupuk tidak bisa diedarkan. Ini adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola pupuk nasional,” jelasnya.
Amran juga mengungkap adanya temuan pupuk palsu dari sejumlah perusahaan yang kini sudah berstatus tersangka.
“Ada tujuh perusahaan dan lima perusahaan lainnya yang kandungannya hanya 70 persen dari standar. Semua sedang kami proses hukum,” tegasnya.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan penyelewengan harga atau penjualan pupuk palsu. Pemerintah, katanya, telah menyiapkan kontak pengaduan langsung yang akan segera ditindaklanjuti.
Capaian Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran
Selain mengumumkan penurunan harga pupuk, Amran juga memaparkan capaian sektor pertanian selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga internasional seperti FAO serta USDA (United States Department of Agriculture), kinerja sektor pertanian Indonesia menunjukkan lompatan tertinggi sepanjang sejarah.
Beberapa capaian penting di antaranya:
- PDB sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi, mencapai 13,83 persen terhadap total PDB nasional.
- Nilai Tukar Petani (NTP) naik menjadi 114,36, tertinggi dalam sejarah, dipengaruhi oleh peningkatan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram.
- Serapan beras mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
- Produksi beras hingga Oktober 2025 tercatat 33,19 juta ton, dan diperkirakan akan menembus 34,43 juta ton pada akhir tahun—naik 4 juta ton dibanding 2024.
- Ekspor pertanian meningkat 42,19 persen dibanding tahun sebelumnya.
- Tenaga kerja sektor pertanian juga meningkat secara signifikan.
“Ini bukan klaim Kementerian Pertanian, tetapi data resmi BPS, FAO, dan USDA. Mereka menyatakan produksi Indonesia melompat tajam pada tahun 2025,” ujar Amran.
Menuju Swasembada Pangan
Menutup konferensi pers, Amran menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia akan segera mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat.
“Atas perintah Bapak Presiden, target swasembada diberikan waktu empat tahun. Tapi insya Allah, dengan produksi yang naik cepat, dalam satu atau dua bulan ke depan kita bisa mencapainya,” ujarnya optimistis.
Amran menambahkan, peningkatan produksi, kesejahteraan petani, serta efisiensi distribusi pupuk adalah hasil kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan dukungan media.
“Tidak ada ruang lagi bagi mafia dan koruptor di sektor pertanian. Ini perjuangan bersama untuk kepentingan hidup orang banyak,” tutur Amran. (CHI)
Baca Juga: Capai Sasaran PU608, Kementerian PU Siapkan Pemimpin Masa Depan
