Sorong, Lintas – Ruas Jalan Trans-Papua di Provinsi Papua Barat (Pabar) melintasi hutan lebat, sungai besar, hingga membelah gunung tertinggi yang lazim disebut Gunung Petik Bintang. Terdapat ruas bernama Jalan Petik Bintang di Kabupaten Maybrat. Lokasinya berada di Km 259 antara Sorong ke arah Manokwari di ketinggian 1.001 meter di atas permukaan laut.
Dalam sejarah pembangunan Jalan Trans-Papua di Pabar, paling banyak terkendala di ruas jalan yang membelah Gunung Petik Bintang tersebut.
“Kondisi jalan tersulit itu kini sudah teraspal mulus dan mudah dilalui oleh masyarakat. Menggunakan kendaraan roda empat bisa ditempuh dari Sorong sekitar 6 jam, sedangkan dari Manokwari 9-10 jam,” papar Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua Barat (Satker PJN III Pabar) La Hanafi, ST, MT, kepada Lintas (15/7/2022).
Gunung Petik Bintang memiliki pemandangan alam yang luar biasa. Terdapatnya tembok batu di kiri dan kanan jalan membuktikan bahwa ruas jalan ini terdiri dari bukit batu yang dibelah.
“Ketika berada di puncak gunung itu, justru nampak awan berada di deretan pegunungan di bawahnya, kondisi inilah yang membuat banyak orang ingin berkunjung ke sana,” ujarnya.
Di sisi lain, kondisi jalan yang semakin baik membuat warga setempat lebih mudah dalam memasarkan hasil pertaniannya ke daerah perkotaan seperti Kota Sorong maupun Kota Manokwari.
Pembangunan dan peningkatan ruas jalan di Gunung Petik Bintang tentunya memperhatikan juga lingkungan di sekitarnya.
“Pohon hutan di sekitar ruas jalan tersebut dilarang menebangnya, bukan saja pohon, bahkan tanah dan batu dari pengerjaan jalan pun harus diperhatikan agar tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Kemudian pula harus menjaga agar tak terjadi longsor di sekitar gunung tersebut,” kata Hanafi.
Kegiatan pemeliharaan jalan di wilayah kerja PJN III Pabar.
Program TA 2022
Satker PJN III Pabar mempunyai ruas penanganan yang melintasi wilayah Kabupaten Maybrat, sebagian wilayah Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Tambrauw.
“Hingga tahun 2022, ruas jalan nasional Satker PJN III Pabar telah berupa struktur aspal sepanjang 134,55 km,” ujar Hanafi.
Ruas penanganan utama berada pada segmen Jalan Trans-Papua Sorong-Manokwari yang dimulai dari Batas Sorong Selatan-Kambuaya- Susumuk-Kumurkeh-Ayawasi-Kali Sisu sepanjang 182,78 km.
Kemudian, juga terdapat ruas strategis nasional, yaitu ruas jalan Moswaren-Haimaran-Pabrik Sagu (Kais) yang merupakan ruas Direktif Presiden, ruas jalan Ayamaru-Fef dan ruas jalan Susumuk-Bintuni.
Adapun, alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada 2022 adalah Rp 128,83 miliar dengan realisasi sampai saat ini (semester I) sebesar Rp 40,31 miliar atau setara 31,79%.
Hanafi menjelaskan, penanganan jalan pada tahun anggaran (TA) 2022 terbagi menjadi dua kegiatan di antaranya ruas jalan nasional sepanjang 182,78 km dengan jenis penanganan pemeliharaan rutin jalan 69,03 km; rekonstruksi jalan 7,29 km; dan pemeliharaan rutin jalan (padat karya) 106,46 km. Serta penanganan ruas jalan strategis nasional sepanjang 34 km dengan jenis penanganan pemeliharaan rutin jalan.
Sedangkan, untuk penanganan jembatan hanya di ruas jalan nasional sepanjang 1303,0 meter dengan jenis penanganan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.
“Sebagian besar jalan nasional di Papua Barat, khususnya di ruas wilayah Satker PJN III Pabar sudah terkoneksi dengan kawasan akses pemukiman, sekolah, maupun kawasan strategis seperti pariwisata, pusat pemerintahan daerah maupun kawasan ekonomi,” imbuhnya.
Persentase kemantapan jalan pada semester I-2022 berdasarkan data IRI per ruas, yaitu Batas Kabupaten Sorong Selatan-Kambuaya sebesar 82,35%; Kambuaya-Susumuk sebesar 89,97%; Susumuk-Kumurkeh sebesar 91,11%; Kumurkeh-Ayawasi-Sisu sebesar 73,08%.
Hanafi berharap ke depan, penanganan infrastruktur jalan dan jembatan di Pabar dapat dilaksanakan lebih baik dan sistematis lagi dari awal pengusulan program, pelaksanaan, hingga pemeliharaan.
“Kami harapkan juga manajemen aset terjaga dengan baik untuk tujuan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada juga terjaga dengan baik, serta yang masih belum terprogram dapat ditangani untuk menjaga konektivitas antarwilayah semakin baik,” tuturnya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.1 pada Satker PJN III Pabar Ir Thedie Malibela, ST, IPM, mengatakan, pada tahun 2022 menangani dua paket kegiatan, yakni paket preservasi jalan Batas Kabupaten Sorong Selatan- Kambuaya sepanjang 65,49 km dengan alokasi dana DIPA sebesar Rp 15,23 miliar.
Kemudian, paket preservasi jalan Kambuaya-Kumurkek senilai Rp 22,05 miliar dengan lingkup kegiatan penanganan efektif 2,1 km, serta pemeliharaan sepanjang 25 km.
“Paket kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya konektivitas yang lebih baik antara Kota Sorong dan Kabupaten Maybrat maupun konektivitas di lintas utama Papua Barat,” ujarnya.
Menurut Thedie, manfaat dari pembangunan berupa masyarakat kini dapat menikmati kondisi jalan yang tren-nya semakin baik sehingga masyarakat akan semakin nyaman ketika berkendara melewati ruas jalan dari Batas Kabupaten Sorong Selatan sampai dengan Kumurkek.
PPK 3.2 Satker PJN III Pabar Yani Latuheru, ST, MT, mengungkapkan, fokus penanganan program lebih terarah pada percepatan pembangunan pada jalan dengan status nasional maupun strategis nasional yang ditingkatkan jenis eksiting perkerasan dari tanah menjadi jalan beraspal.
Pada TA 2022, terdapat dua kegiatan pada PPK 3.2 Satker PJN III Pabar, yaitu paket preservasi jalan Ayawasi-Sisu sepanjang 76,50 km dengan alokasi DIPA Rp 144,35 miliar; penanganan longosoran ruas Ayawasi-Sisu Titik 7 dan Titik 8 dengan dana Rp 15,97 miliar; dan paket preservasi jalan Ayawasi-Sisu Rp 128,38 miliar.
Kepala Satker PJN III Pabar La Hanafi, ST, MT.
Menurut Yani, beberapa manfaat dari pembangunan infrastruktur terhadap masyarakat di antaranya mempermudah masyarakat untuk mengakses transportasi darat antara Kota Sorong hingga Kabupaten Maybrat.
“Tentunya hal ini dapat meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat menjadi lebih maju, dan juga mengurangi biaya transportasi masyarakat di sekitar ruas tersebut menuju ke ibu kota provinsi di Manokwari maupun ke kota/kabupaten di Sorong,” ujar Yani.
Di samping itu, ia juga mengungkapkan kendala teknis di lapangan antara lain lokasi quary untuk penggunaan material lokal sebagai lapis pondasi sangat terbatas stok atau depositnya untuk digunakan pada pelaksanaan target jalan yang cukup panjang, sehingga diperlukan lagi stok cadangan dari luar lokasi.
“Keberadaan penggunaan alat pencampuran untuk material lokal yang cukup sulit dilaksanakan oleh operator alat yang baru pernah melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan material lokal,” paparnya.
Sedangkan, untuk kendala non-teknis, yaitu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kondisi sosial seperti adanya aksi penghadangan di lokasi pekerjaan.
“Akan tetapi kami tetap berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kedudukan dan fungsi Bina Marga, serta peran serta masyarakat untuk dapat bekerja sama mempercepat pelaksanaan pembangunan, baik jalan maupun jembatan,” lanjut Yani.
Sebagai penutup, ia berharap agar program yang sudah dilaksanakan pada tahun ini dapat dilanjutkan lagi pada tahun berikutnya apabila masih terdapat target penanganan yang belum diselesaikan. (RA)
Baca juga:
Membangun Jalan Trans-Papua Barat Tidak Semudah Membalik Telapak Tangan
Trans-Papua Barat Picu Pertumbuhan Kawasan Ekonomi
