Jakarta – Sejumlah infrastruktur kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dibangun hingga akhir 2024. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah fokus membangun infrastruktur dasar di IKN untuk mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Luas lahan pembangunan mencapai 6.671 hektar.
“Kita ingin menghasilkan karya infrastruktur yang berkualitas yang memperhatikan lingkungan,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya dikutip, Senin (24/10/2022).
Basuki meminta semua pihak, termasuk para pekerja memahami bahwa pembangunan Nusantara merupakan bagian menuju sejarah baru. Maka penting untuk memperhatikan estetika dan lingkungan sekitar. Pasalnya Nusantara dibangun dengan konsep future smart forest city of Indonesia.
“Pembangunan IKN merupakan sejarah baru untuk mewujudkan peradaban baru. Saya ingin mengimplementasikan betul sejarah baru,” ujarnya.
Adapun pembangunan meliputi pembangunan bendungan, jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP), lalu pekerjaan hunian pekerja konstruksi sebanyak 22 tower.
Lalu pembangunan Jalan Lingkar Sepaku, Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang – Kariangau, Kariangau – Simpang Tempadung, dan Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang.
Basuki meminta seluruh pekerja, termasuk konsultan tinggal di satu hunian pekerja yang sama untuk memudahkan koordinasi.
“Bisa juga untuk kantor bersama di situ. Tidak usah di tempat lain agar mudah untuk berkoordiasi,” imbuhnya.
Adapun pemerintah juga tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk memasok air kawasan Nusantara.
Bendungan dirancang untuk memiliki kapasitas 2.000 liter per detik, dan kota Balikpapan sebesar 500 liter per detik.
Selain itu Bendungan Sepaku Semoi juga berfungsi mengendalikan banjir kawasan IKN sebesar 55 persen.
Lalu Intake Sungai Sepaku juga memiliki kapasitas 3.000 liter per detik. Intake sungai itu berkonsep Bendung Obermeyer sepanjang 117,8 meter.
Diketahui Presiden Joko Widodo menyampaikan proyek IKN akan berlangsung lama hingga 2045. Namun ia mendorong agar infrastruktur pemerintahan di IKN, Kawasan Inti Pemerintahan, bisa dikebut sampai 2024. Sehingga Presiden, Wakil Presiden, para menteri hingga sejumlah kementerian lembaga dapat segera berkantor di ibu kota baru.
Nantinya pembangunan akan menggunakan 20 persen anggaran negara, 80 persen sisanya memakai dana dari investor. (*)
Baca juga:
Jokowi Sebut IKN Nusantara Akan Jadi Peradaban Baru Indonesia
Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 1-3 Capai 77 Persen, Buka Akses Menuju IKN Nusantara
