JAKARTA, LINTAS – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 2,74 triliun untuk tahun anggaran 2025.
Penambahan ini disahkan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kemenhub di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Dengan tambahan tersebut, pagu efektif Kemenhub tahun 2025 meningkat dari Rp 26,76 triliun menjadi Rp 29,50 triliun.
“Anggaran Kemenhub untuk tahun anggaran 2025 yakni pagu efektif kami adalah Rp 26,76 triliun. Sesuai surat penyampaian perkembangan pagu efektif Kementerian Perhubungan tahun 2025 kepada pimpinan Komisi V DPR RI, berkaitan dengan penambahan anggaran Kemenhub dengan total Rp2,74 triliun,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Tambahan anggaran Kemenhub 2025 bersumber dari:
- Relaksasi blokir efisiensi: Rp 1,62 triliun
- Ambang batas kinerja Badan Layanan Umum (BLU): Rp 62,90 miliar
- Penambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP): Rp 1,06 triliun
Sementara berdasarkan jenis belanja, alokasi tambahan anggaran meliputi, belanja pegawai Rp 797,76 miliar, belanja barang Rp 469,72 miliar, Belanja modal Rp 1,48 triliun.
Rencana Anggaran 2026
Dalam rapat yang sama, Dudy juga memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub tahun 2026. Pagu indikatif awal sebesar Rp 24,40 triliun, kemudian berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tertanggal 24 Juli 2025, ditetapkan menjadi Rp 28,48 triliun.
Dari total pagu anggaran 2026 tersebut, rincian penggunaannya adalah, Belanja pegawai Rp 4,84 triliun, Belanja barang operasional Rp 3,05 triliun dan Belanja non operasional Rp 20,59 triliun.
Adapun sumber pendanaan berasal dari:
- Rupiah murni: Rp 19,7 triliun
- PNBP: Rp 3,8 triliun
- BLU: Rp 2,22 triliun
- Pinjaman luar negeri (PLN): Rp 2,76 triliun
Berdasarkan program, alokasi anggaran 2026 terdiri dari:
- Dukungan manajemen: Rp 9,77 triliun
- Pendidikan dan vokasi: Rp 1,83 triliun
- Infrastruktur konektivitas: Rp 16,88 triliun
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan terhadap percepatan program kerja Kementerian/Lembaga, termasuk Kemenhub, agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: PU Kebut Perbaikan Fasilitas Umum Rusak
“Akhir tahun biasanya cuaca kurang baik, tantangan di lapangan pasti besar. Sementara di sisi lain kita berharap APBN memberikan daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat,” kata Lasarus. (CHI)
