Jakarta – Rumah layak huni tak hanya bisa didapatkan oleh masyarakat dari kelompok ekonomi menengah ke atas. Namun, rumah layak huni sebagai tempat tinggal yang nyaman juga harus bisa dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program penyediaan rumah layak huni telah dimulai sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah menyebut sejak tahun 2015, pihaknya telah membangun jutaan rumah.
“Program sejuta rumah pada periode 2015-2019 telah dibangun 4,8 juta unit rumah. Sedangkan periode 2020-2021 mencapai 1,9 juta unit rumah,” papar Fatah dalam keterangannya, Senin (8/8/2022).
Maka jumlah total yang telah dibangun untuk MBR adalah 6,7 juta unit rumah.
Fatah mengungkapkan pihaknya akan terus mendorong pembangunan rumah layak huni hingga tahun 2024.
“Ditargetkan akses rumah layak huni meningkat dari semula 56,7 persen di tahun 2020 menjadi 70 persen di tahun 2024,” sebut dia.
Fatah menceritakan pembangunan rumah layak huni juga merupakan upaya pemerintah untuk meneladani semangat Wakil Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta.
Ia menjelaskan, Bung Hatta tak hanya dikenal sebagai proklamator, tapi juga menyandang gelar Bapak Perumahan Nasional.
“Semangat ini tentu semakin kita rasakan kebenarannya, terutama saat pandemi seperti sekarang, di mana kebanyakan orang kini harus bekerja, belajar dan beribadah di rumah,” jelasnya.
“Maka kebutuhan akan rumah yang sehat, aman dan layak huni menjadi tumpuan dan memegang peranan penting. Karena hanya rumahlah yang menjadi tempat kita bernaung untuk melakukan isolasi atas deraan pandemi,” tutur dia.
Selain melakukan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Kementerian PUPR juga menyediakan bantuan di bidang pembiayaan pembelian hunian layak huni. Targetnya pada tahun ini, bantuan disalurkan untuk 200 ribu unit rumah.
“Ada juga bantuan-bantuan yang sifatnya memberi subsidi seperti, subsidi selisih bunga, subsidi bantuan uang muka, skema-skema ini terus kami lakukan,” katanya.
Terakhir Fatah menjelaskan agar pembangunan hunian cepat selesai, maka Kementerian PUPR mengembangkan rumah instan sederhana sehat (RISHA), rumah unggul sistem panel instan (RUSPIN) dan rumah modular lain.
“Selain di Palu, belum lama ini telah diselesaikan pembangunan hunian tetap (huntap) di Lumajang bagi korban letusan Gunung Semeru,” tandasnya.
Diketahui, Kementerian PUPR juga tengah mengupayakan pembangunan hunian vertikal dengan konsep Transit Oriented Development (TOD). Fungsinya meningkatkan aksesibilitas antara tempat tinggal dan tempat kerja masyarakat. (*)
Baca juga: Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terus Ditingkatkan
