Rehabilitasi dan rekonstruksi ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya.
Terdapat setidaknya 17 paket kegiatan penanganan bencana dari sektor Bina Marga, dengan sumber pembiayaan melalui WINRIP dan Loan JICA dengan total dana yang disediakan sebesar Rp. 2,27 Triliun.
“Jadi ada dua paket konsultansi dan 14 paket fisik dengan dua sumber pembiayaan, kecuali satu paket yaitu Penggantian Jembatan Palu 4 yang merupakan Grant JICA (hibah), pihak Jepang yang menyediakan basic desain, kontraktor dan lain sebagainya sehingga hibah ini berupa barang bukan uang.”
Demikian disampaikan oleh Arief Rizaldi, ST. M. Eng.Sc selaku Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Sulawesi Tengah saat ditemui Lintas di kantornya beberapa waktu lalu.
Untuk paket loan ini terbagi atas Paket WINRIP, Paket Infrastructure Reconstruction Sector Loan in Central (IRSL) 1 dan 2.
Pada paket WINRIP per Januari 2021 masih dalam status on going untuk pekerjaan Paket Rekonstruksi dan Rehabilitasi Ruas Jalan Tompe – Dalam Kota Palu – Surumana ( RR01 ) dan Paket Rekonstruksi dan Rehabilitasi Ruas Jalan Palupi – Simoro, Kalukubula – Kalawara, Biromaru – Palolo, dan Akses Huntap ( RR02 ).
Sedangkan Paket IRSL 1 untuk Paket Penggantian dan Rehabilitasi Jembatan Provinsi Sulawesi tengah sudah PHO pada bulan Februari lalu. paket Pembangunan Jembatan Huntap Tondo – Talise yang sudah terkontrak, dan Paket Rekonstruksi Jalan Kalawara – Kulawi dan Sirenja dimana RPB nya sudah dibahas dan dalam waktu dekat bisa dilelangkan.
Untuk Paket IRSL 2 masih belum dapat dilelang dikarenakan Paket DSC ( Design and Supervision Consultant ) belum terkontrak.
“Ini masih dalam tahap evaluasi di Jepang untuk paket konsultannya karena tugas mereka itu selain desain juga supervisi termasuk supervisinya sampai masa pemeliharaan dan bukan hanya sampai PHO maka prosesnya cukup panjang, sehingga paket fisik lainnya masih harus menunggu dan belum bisa dilelangkan,” ungkapnya.
Sementara untuk Granti JICA yaitu Paket Penggantian Jembatan Palu 4 lahannya masih belum bebas, sehingga belum dapat dilelang.
Pasca tsunami kemarin telah ditandatangani surat keputusan oleh tujuh Kementerian yang menyatakan bahwa daerah sekitar Jembatan Palu 4 adalah Zona Merah karena rawan bencana.
“Jadi kebetulan di lokasi Jembatan Palu 4 ini ada beberapa warga yang menuntut ganti rugi, lahannya tidak mau mereka lepaskan, permasalahannya walaupun di sini sudah dijadikan zona merah hak atas tanahnya masih belum dapat dihapus, jadi Hukum Agraria masih melekat di pemilik tanah sehingga kita tidak bisa langsung membangun jalan disitu,” kata Arief Rizaldi.
Akhirnya ada dua pilihan skenario penggantian yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota yaitu pertama pindah ke hunian tetap ( huntap ) tanpa mendapatkan kompensasi dan yang kedua adalah ganti rugi.
Dari segi desain Jembatan Palu 4 lebih difokuskan kepada aspek teknologi, sehingga sudah diperhitungkan dari aspek kegempaan.
“Jadi kegempaan kita memang berubah-ubah setiap tahun, akibat gempa tahun 2018 desain kita menjadi boros dan mahal karena mengikuti kegempaan tadi, namun karena aturannya sudah seperti itu jadi kami jalankan,” jelasnya.
Jalan Akses Huntap Tondo Talise
Sementara untuk jalan tanggul yang ditinggikan diawal konsepnya memanfaatkan jalan eksisting, tetapi karena ini tanggul jalan, maka memerlukan lahan yang lebih luas dari yang eksisting sehingga kemungkinan ada lahan yang akan terkena.
Sementara itu kegiatan Rekonstruksi Jalan Akses Danau Lindu adalah penanganan permanen untuk longsoran.
Ketika gempa kemarin jalannya terputus dan ada tiga kecamatan di daerah sekitar Danau Lindu yang terisolir, sekarang memang sudah terbuka dengan penanganan sementara hanya saja masih sering terjadi longsoran-longsoran yang harus sering dibersihkan, sehingga diusulkan untuk dilakukan penanganan permanen supaya tetap fungsional sepanjang tahun.
Untuk Jalan Lingkar Dalam Kota Palu I dan II adalah sebagai escape road jika terjadi bencana, maka konsepnya adalah menggunakan jalan existing yang dikembangkan jaringan jalannya. Kondisinya sudah fungsional namun ada beberapa lokasi dalam keadaan rusak berat.
Keseluruhan paket penanganan pasca bencana ini ditargetkan selesai di akhir tahun 2022 apabila dimulai dengan schedule, sehingga di tahun 2023 sudah memasuki masa pemeliharaan saja.
